Seruuu! Siswa Paket C dan Tutor PKBM Az Zahra Kepahiang Melebur dalam Semarak HUT RI ke-81

KEPAHIANG – Suasana penuh tawa dan sorak sorai mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Az Zahra Kepahiang pada Selasa, 18 Agustus 2026. Perayaan tahun ini terasa sangat spesial karena berhasil menghapus sekat antara pendidik dan peserta didik. Para siswa-siswi kesetaraan Paket C dan bapak/ibu tutor melebur jadi satu dalam balutan berbagai perlombaan sederhana yang mengundang gelak tawa.

Meski digelar dengan sederhana, antusiasme para peserta sungguh luar biasa. Semangat pantang menyerah khas kemerdekaan terlihat jelas saat bapak/ibu tutor dan para siswa saling beradu ketangkasan dan kekompakan di lapangan az zahra.

Acara puncak yang paling dinanti tentu saja pengumuman para sang juara yang telah berjuang keras (sekaligus menahan tawa) di berbagai cabang perlombaan. Berikut adalah daftar para jawara yang berhasil memeriahkan panggung kemerdekaan di PKBM Az Zahra Kepahiang tahun ini:

Lomba Joget Balon

Lomba yang menuntut kekompakan tingkat tinggi dan kelenturan tubuh ini sukses dimenangkan oleh pasangan-pasangan tangguh:

• Juara 1: Erna dan Darin
• Juara 2: Yesti dan Elsinta

Lomba Kursi Panas

Adu cepat dan fokus diiringi musik ini berlangsung sangat sengit. Tarik-menarik dan aksi berebut kursi menyisakan para pemenang yang gesit:

• Kategori Putra:

• 1. Topan
  2. Ahmad Aprisal

• Kategori Putri:

• 1. Elsinta
  2. Foni Susanti

Lomba Makan Kerupuk

Perlombaan legendaris yang selalu ada di setiap perayaan 17-an ini juga tidak kalah seru. Peserta harus memutar otak dan mulut untuk menghabiskan kerupuk yang bergoyang ditiup angin:

• Kategori Putra:

• 1. Topan
  2. Okser
  3. Anas

• Kategori Putri:

• 1. Ariansi
  2. Lidya
  3. Elsinta

Menariknya, perayaan kali ini melahirkan ‘bintang lapangan’. Topan sukses memborong gelar Juara 1 di dua lomba bergengsi (Kursi Panas dan Makan Kerupuk putra). Sementara itu, Elsinta membuktikan kelincahannya dengan membawa pulang tiga piala sekaligus dari tiga perlombaan berbeda!

Keseruan di PKBM Az Zahra Kepahiang ini membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan sejarah, tetapi juga tentang mempererat tali persaudaraan. Kekompakan antara tutor dan siswa Paket C ini diharapkan dapat terus terbawa hingga ke dalam ruang kelas, menjadi semangat baru untuk terus belajar dan meraih cita-cita.

Merdeka Belajar, Merdeka Berkarya! Dirgahayu Republik Indonesia ke-81!

Museum Mini Meminimalisir Fenomena ‘Generasi Menunduk’

Hari ini, Umi Yesi, Ketua Yayasan Az zahra Kepahiang menghadiri kegiatan Sarasehan Budaya Sekujang dan Pameran Budaya. Kegiatan ini lahir dari visi dan inisiasi yang patut diacungi jempol dari Pak Muzanip Alperi, seorang putra daerah yang peduli. Visi ini kemudian diwujudkan melalui dukungan nyata dan bantuan dana dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Provinsi Bengkulu.

Suasana sarasehan menjadi lebih emosional dan bermakna ketika giliran Bapak Robi, selaku Kepala Desa Tapak Gedung, memberikan kata sambutan. Di tengah kegembiraan perayaan, pesan beliau terdengar seperti sebuah panggilan kuat untuk menyadarkan kita semua.

Pak Kades Tapak Gedung memulai dengan menekankan bahwa sarasehan ini bukanlah sekadar acara budaya biasa, melainkan langkah krusial untuk meminimalisir fenomena ‘Generasi Menunduk’. Istilah ini beliau gunakan untuk menggambarkan anak muda di desa yang semakin tertular oleh dampak teknologi tanpa adanya saringan. Kecanduan gawai, menurut beliau, telah mengikis jati diri dan interaksi sosial mereka.

Beliau menuturkan dengan nada haru yang begitu terasa: “Generasi menunduk harus diminimalisir. Teknologi tanpa saringan tak boleh menulari anak muda desa. Bangga zaman dulu adalah kebanggaan fisik: naik tertinggi, terjun, berenang, berlari. Sekarang, patriotisme berkurang. Dulu ada kesedihan mendalam, tangis sesenggukan, jika nilai di sekolah menurun. Sekarang anak tidak peduli karena proses yang dipermudah. Mari kita tularkan rasa bangga melestarikan budaya lokal Desa Tapak Gedung!”

Pernyataan ini terasa begitu mengena, mengingat lokasi sarasehan adalah Mini Museum Budaya, tempat di mana bukti-bukti kebanggaan masa lalu dipamerkan. Beliau tidak menentang teknologi, melainkan menyerukan agar kita menggunakannya dengan bijak dan tidak melupakan akar budaya yang telah diwariskan oleh para sesepuh desa, yang juga hadir dalam acara tersebut. Melalui sarasehan ini, beliau berharap semangat bangga akan identitas budaya lokal dapat kembali tertular kepada generasi penerus, agar mereka tidak hanya hebat dalam teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mencintai tanah kelahirannya.

Pesan Pak Kades menjadi penegas bahwa Mini Museum Budaya Desa Tapak Gedung bukan hanya tempat menyimpan benda-benda antik, melainkan sebuah simbol perlawanan terhadap hilangnya jati diri, serta wadah untuk membina kembali rasa cinta tanah air dan warisan leluhur.

Umi Yesi memberikan apresiasi dan rasa bangganya kepada Pak Muzanip yang telah mengagas acara yang luar biasa ini. Beliau juga mendukung penuh visi Kepala Desa yang menjadikan museum mini sebagai wadah anak muda berkumpul dan meminimalisir fenomena generasi menunduk.

Transformasi Badan Akreditasi Pendidikan

JAKARTA — Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia kembali memasuki babak baru. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP), sistem tata kelola akreditasi mengalami penyesuaian struktur yang signifikan.

Lembaga akreditasi yang sebelumnya sempat melebur dalam satu wadah besar bernama Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (BAN-PDM), kini resmi dipisah kembali. Di bawah naungan BSANP, fungsi akreditasi dibagi secara spesifik ke dalam dua unit utama, yaitu Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal (KAN PF) dan Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (KAN PNF).

Dari Integrasi Kembali ke Spesialisasi

Kebijakan peleburan yang pernah diterapkan pada era BAN-PDM awalnya bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan mengintegrasikan tata kelola penilaian mutu. Namun dalam perjalanannya, evaluasi lapangan menunjukkan bahwa jalur pendidikan formal dan nonformal memiliki karakter, metodologi, serta ekosistem yang jauh berbeda.

Langkah mengembalikan pemisahan komite ini dinilai sebagai respons tepat atas kebutuhan lapangan. Pemisahan menjadi KAN PF dan KAN PNF diharapkan dapat mengembalikan ketajaman dan kredibilitas instrumen penilaian agar sesuai dengan ruang lingkup masing-masing jalur pendidikan.

Mengapa Harus Dipisah Kembali?

Ada pertimbangan mendasar yang menjadi latar belakang transisi ini. Jalur pendidikan formal beroperasi dengan struktur kurikulum yang relatif rigid, bertingkat, dan berjenjang ketat. Sebaliknya, jalur pendidikan nonformal bersifat jauh lebih fleksibel, berbasis pada penguasaan kecakapan hidup (life skills), pelatihan vokasi praktis, serta pemberdayaan masyarakat.

Menilai kualitas sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Sekolah Dasar (SD) tentu tidak bisa disamakan dengan mengukur kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan dipisahnya komite ini, penyusunan instrumen akreditasi, kualifikasi Asesor, hingga pendampingan oleh Tenaga Ahli di tingkat provinsi dapat dilakukan secara lebih fokus dan tepat sasaran.

Pembagian Peran: KAN PF vs KAN PNF

Dengan berlakunya aturan baru ini, pembagian wewenang penilaian akreditasi disesuaikan dengan jalur pendidikan masing-masing:

• KAN PF (Pendidikan Formal) bertanggung jawab penuh mengawal penjaminan mutu pada satuan pendidikan formal. Sasaran akreditasinya mencakup PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak/RA), Pendidikan Dasar (SD/MI), Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).
• KAN PNF (Pendidikan Nonformal) berfokus pada satuan dan program pendidikan di jalur nonformal. Lingkup tugasnya mencakup PAUD Nonformal (Kelompok Bermain, TPA, Satuan PAUD Sejenis), program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C pada PKBM, serta berbagai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Menatap Masa Depan Penjaminan Mutu

Perubahan nomenklatur dan struktur ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan penilaian mutu yang berkeadilan dan proporsional. Pemisahan peran ini diharapkan tidak hanya merapikan tata kelola organisasi di tingkat pusat maupun provinsi, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta ruang tumbuh yang ideal bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia.